Pengembangan ekonomi digital Vietnam mencapai titik balik. Pada 14 Juni 2025, Majelis Nasional Vietnam mengesahkan "Undang-Undang Industri Teknologi Digital", yang untuk pertama kalinya memasukkan aset digital ke dalam sistem hukum, menandai langkah penting negara itu dalam bidang regulasi aset digital.
Undang-undang baru ini secara jelas membagi aset digital menjadi dua kategori utama: "aset virtual" dan "aset enkripsi", serta mengecualikan alat keuangan tradisional seperti sekuritas dan mata uang digital. RUU ini memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk menetapkan peraturan pelaksanaan yang spesifik, sekaligus memperkuat persyaratan dalam hal keamanan siber, anti pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Undang-undang ini diharapkan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026, bertujuan untuk menyempurnakan sistem hukum terkait, menyelaraskan dengan standar regulasi internasional, dan membantu Vietnam keluar dari daftar abu-abu FATF.
Terobosan legislasi ini akan membentuk kembali lanskap ekonomi digital Vietnam. Selama ini, posisi hukum Vietnam terhadap enkripsi tidak jelas, yang menyebabkan kebijakan perpajakan terkait berada dalam zona abu-abu. Dengan adanya undang-undang baru, diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih jelas bagi para pelaku pasar, mengurangi ketidakpastian.
Dari perspektif evolusi kebijakan, sikap pemerintah Vietnam telah mengalami perubahan dari sikap hati-hati dan menunggu menjadi secara aktif membangun kerangka regulasi. Proses ini mencerminkan penyesuaian strategi Vietnam di bidang ekonomi digital, serta tanggapan positif terhadap tren internasional.
Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara dan di seluruh dunia, legislasi Vietnam kali ini mencerminkan visinya dalam pengaturan aset digital. Namun, bagaimana mencapai keseimbangan antara pencegahan risiko dan pengembangan inovasi tetap menjadi tantangan penting yang dihadapi Vietnam.
Dalam beberapa tahun mendatang, Vietnam mungkin akan lebih merinci kebijakan terkait, menyempurnakan sistem perpajakan, dan mengoptimalkan langkah-langkah regulasi. Langkah-langkah ini akan berdampak mendalam pada perkembangan Vietnam sebagai aset digital yang sedang berkembang, berpotensi membentuk kembali posisinya di lanskap crypto global.
Secara keseluruhan, disahkannya "Undang-Undang Industri Teknologi Digital" menandai langkah kunci Vietnam dalam bidang aset digital. Ini tidak hanya memberikan panduan hukum yang lebih jelas bagi para pelaku pasar, tetapi juga meletakkan dasar bagi Vietnam untuk mencari ruang pertumbuhan yang lebih besar dalam ekonomi digital global. Dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan yang spesifik, perkembangan masa depan pasar aset digital Vietnam patut dinantikan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
AirDropMissed
· 08-13 00:44
Berlarilah ketika lampu kuning.
Lihat AsliBalas0
CryingOldWallet
· 08-13 00:43
Sebuah lagi tempat play people for suckers
Lihat AsliBalas0
AirdropSkeptic
· 08-13 00:41
Vietnam juga mulai ikut serta.
Lihat AsliBalas0
NeverPresent
· 08-13 00:41
Kabar mengatakan Kim Jong-un juga sedang belajar bahasa Vietnam.
Pengembangan ekonomi digital Vietnam mencapai titik balik. Pada 14 Juni 2025, Majelis Nasional Vietnam mengesahkan "Undang-Undang Industri Teknologi Digital", yang untuk pertama kalinya memasukkan aset digital ke dalam sistem hukum, menandai langkah penting negara itu dalam bidang regulasi aset digital.
Undang-undang baru ini secara jelas membagi aset digital menjadi dua kategori utama: "aset virtual" dan "aset enkripsi", serta mengecualikan alat keuangan tradisional seperti sekuritas dan mata uang digital. RUU ini memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk menetapkan peraturan pelaksanaan yang spesifik, sekaligus memperkuat persyaratan dalam hal keamanan siber, anti pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Undang-undang ini diharapkan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026, bertujuan untuk menyempurnakan sistem hukum terkait, menyelaraskan dengan standar regulasi internasional, dan membantu Vietnam keluar dari daftar abu-abu FATF.
Terobosan legislasi ini akan membentuk kembali lanskap ekonomi digital Vietnam. Selama ini, posisi hukum Vietnam terhadap enkripsi tidak jelas, yang menyebabkan kebijakan perpajakan terkait berada dalam zona abu-abu. Dengan adanya undang-undang baru, diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih jelas bagi para pelaku pasar, mengurangi ketidakpastian.
Dari perspektif evolusi kebijakan, sikap pemerintah Vietnam telah mengalami perubahan dari sikap hati-hati dan menunggu menjadi secara aktif membangun kerangka regulasi. Proses ini mencerminkan penyesuaian strategi Vietnam di bidang ekonomi digital, serta tanggapan positif terhadap tren internasional.
Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara dan di seluruh dunia, legislasi Vietnam kali ini mencerminkan visinya dalam pengaturan aset digital. Namun, bagaimana mencapai keseimbangan antara pencegahan risiko dan pengembangan inovasi tetap menjadi tantangan penting yang dihadapi Vietnam.
Dalam beberapa tahun mendatang, Vietnam mungkin akan lebih merinci kebijakan terkait, menyempurnakan sistem perpajakan, dan mengoptimalkan langkah-langkah regulasi. Langkah-langkah ini akan berdampak mendalam pada perkembangan Vietnam sebagai aset digital yang sedang berkembang, berpotensi membentuk kembali posisinya di lanskap crypto global.
Secara keseluruhan, disahkannya "Undang-Undang Industri Teknologi Digital" menandai langkah kunci Vietnam dalam bidang aset digital. Ini tidak hanya memberikan panduan hukum yang lebih jelas bagi para pelaku pasar, tetapi juga meletakkan dasar bagi Vietnam untuk mencari ruang pertumbuhan yang lebih besar dalam ekonomi digital global. Dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan yang spesifik, perkembangan masa depan pasar aset digital Vietnam patut dinantikan.